Fokuscilacap.com, Jakarta – Bupati Cilacap non aktif Tatto Suwarto Pamuji dilaporkan sejumlah mahasiswa yang atasnamskan Aliansi Mahasiswa Cilacap ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga terlibat kasus korupsi terkait dengan bolongnya kas daerah senilai 7,5 Milyar serta penyalahgunaan wewenang.

Selain itu, Aliansi Mahasiswa Cilacap juga menggelar aksi damai di depan gedung KPK. Massa gabungan dari BEM se Cilacap yang berjumlah ratusan ini juga menuntut KPK untuk segera mengusut Tatto dari berbagai penyalajgunaan wewenang yeritama soal anggaran.

Mahasiswa menduga, Tatto sebagai Bupati Cilacap sudah banyak melakukan korupsi dan menyalahgunakan wewenang. Salah satunya adalah hasil temuan BPK terkait dengan bolongnya kas daerah senilai 7,5 Milyar yang sampai saat ini belum dituntaskan.

“Sehingga Cilacap mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian. Selain itu, pola penyaluran Bansos APBD juga terkesan dipaksakan. Banyak sekali penerima yang belum berbadan hukum, atau berbadan hukum tapi dengan nominal yang fantastis karena ada permainan, jauh dari kebutuhan yang sebenarnya, kemudian rotasi jabatan di beberapa BUMD seperti PDAM sarat dengan jual beli jabatan,” ungkap Kordinator Aksi, Bagus Kepada Fokuscilacap.com di Jakarta.

Menurutnya, selama Tato jadi Bupati, Cilacap tidak tersentuh oleh aparat penegak hukum seperti KPK, padahal banyak sekali dugaan korupsi yang seharusnya bisa dituntaskan oleh penegak hukum. Mereka menilai penegakan hukum di Cilacap selama ini mandul dan terkesan tebang pilih. “Maka kami berharap banyak dari KPK untuk menuntaskan berbagai kasus,” tandasnya.

Sebelumnya pada tanggal 1 Desember 2016, ratusan mahsiswa menggelar orasi bergantian di gedung KPK hingga kemudian menyerahkan hasil kajian mereka untuk ditindaklanjuti oleh KPK agar bisa diselidiki dan dilakukan penyidikan terhadap dugaan korupsi bupati Cilacap. Rombongan mahasiswa diterima langsung oleh Sulhan, salah satu Penyidik dan Analis di KPK.

Sulhan juga berjanji akan menindak lanjuti kajian mahasiswa terkait dugaan korupsi bupati Cilacap sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku. Aksi berjalan damai dan mahasiswa membubarkan diri setelah ditemui oleh perwakilan dari KPK dan telah diterimanya laporan dari mahasiswa. (pri/fkc)