Fokuscilacap.com, Jakarta – Aktivis Sosial wilayah Patimuan Kukuh Wahyono mengungkapkan kekecewaannya, atas kinerja DPRD Cilacap yang dirasa kurang kritis dalam menyikapi LKPJ Bupati Tatto R Pamuji. Karena seharusnya banyak catatan dan rekomendasi yang harus diperbaiki Bupati.

Pasalnya, LKPJ yang di ungkapkan Bupati bersifat informasi bagi DPRD sehingga DPRD tidak bisa memberi penilaian dengan baik. “Sekarang ini dewan juga sebagai bagian penyelenggara pemerintahan. Artinya, kalau eksekutifnya tidak baik, barangkali dewannya juga demikian. Harusnya DPRD menganalisis LKPJ Bupati dengan optimal,” ungkap Kukuh kepada Hallojateng.com, Jumat (1/4)

Menurutnya, DPRD tidak mampu membuat rekomendasi perbaikan yang mencakup semua unsur, antara lain arah kebijakan umum pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah, makro pendapatan dan belanja daerah, desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan, serta penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Seperti di ketahui, Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Cilacap kepada DPRD Kabupaten Cilacap dalam Rapat Paripurna DPRD Cilacap, Rabu (30/3) kemarin. LKPJ tersebut terkait tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2015.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Adi Saroso itu Tatto membeberkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Cilacap mengalami surplus. Dia mengatakan, PAD Cilacap ditargetkan Rp.380.258.085.600. Kemudian, terealisasi  sebesar Rp.409.845.660.919,17 atau surplus 107,78 persen.

Sedangkan Anggaran Belanja Daerah setelah Perubahan APBD Tahun 2015 sebesar Rp 3.151.326.472.600 terealisasi sebesar Rp 2.657.124.478.070 atau 84,32 persen. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 434.616.412.000, dan terealisasi sebesar Rp 487.616.412.947,19 atau 112,19 persen.

Selain itu Bupati menyampaikan, peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur untuk mendukung pemerataan pembangunan akan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan merupakan prioritas pertama yang diwujudkan. Idealitas tersebut terejawantahkan dalam semua Program Pembangunan jalan dan jembatan, program rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

“Program pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya, program pengelolaan ruang terbuka hijau/RTH dan program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan juga sama menggunakan asas ramah lingkungan,” jelasnya. (kuh/fkc).