Fokuscilacap.com, Karangpucung – Ketertiban CV Bumi Jaya Mandiri Cilacap yang menjadi pelaksana pekerjaan Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap dipertanyakan, ketertiban tersebut terkait administrasi dari perusahaan yang berada di Cilacap ini.

Pasalnya dalam pekerjaan Rehabilitasi dan Pembuatan Jaringan Irigasi Tersier yang mempunyai Nilai Kontrak Rp. 139.409.000 di Dusun Cipicung Desa Bengbulang Kecamatan Karangpucung, CV yang menjadi rekanan Dinas Pertanian ini tidak melengkapi pekerjaannya dengan menyediakan Direksi Keet.

Tidak adanya Direksi Keet diakui Rustono pelaksana lapangan dari CV Bumi Jaya Mandiri.”Memang pekerjaan kami ini tidak memiliki Direksi Keet. Dan dari awal kami bekerja, kami tidak merencanakan pembuatan atau penyewaan untuk Direksi keet. Karena bos kami yang katanya orang Cilacap ini tidak memerintahkan pengadaan Direksi Keet ini,” ujarnya, Minggu (27/8/2017).

Lebih lanjut Rustono mengatakan, dia sangat menyadari pentingnya pengadaan Direksi Keet ini.”Penting diadakan Direksi Keet seperti di proyek lain saya bekerja. Selain sebagai tempat untuk mengetahui progres pekerjaan juga karena merupakan bagian dari aturan yang ada,” jelas Rustono.

Padahal seperti diketahui, Direksi Keet adalah bangunan sementara yang memiliki fungsi sebagai tempat kerja bagi kontraktor, pengawas dan lain-lain.

Pembangunan direksi keet tergolong dalam kegiatan persiapan sebelum proyek berlangsung. Dengan adanya direksi keet, memudahkan pengawasan dan koordinasi untuk kontraktor dan pengawas dalam kegiatan proyek.

Selain itu, di dalam direksi keet terdapat contoh jenis-jenis material yang akan digunakan dalam membangun proyek.

Biaya untuk direksi keet biasanya sudah tercantum pada RAB. Anggaran yang dianggarkan untuk direksi keet bergantung pada ukuran proyek dan lamanya pengerjaan proyek.

Sementara itu pasca melakukan Peninjauan Kerja ( PK ) di UPT Dinas PSDA Majenang Hermawan Santoso Anggota DPRD Kabupaten Cilacap dari Komisi C mengatakan, setiap pekerjaan infrastruktur di Cilacap wajib dilengkapi Direksi Keet. “Ketika ada CV atau PT sebagai rekanan dari Dinas untuk pekerjaan infrastruktur tidak dilengkapi Direksi Keet, berarti mereka kurang tertib Administrasi,” jelas Hermawan.

Hal seperti itu menurut Hermawan, nantinya akan masuk dalam evaluasi di Komisi C.”Nanti dalam evaluasi Komisi C menyampaikan Penghargaan (Reward) dan Hukuman (Punishment),” pungkasnya. (gus/fkc)