Fokuscilacap.com, Wanareja – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cilacap berharap dengan bergerak cepat membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemerintahan Desa, seusai pengesahan APBD 2016 yang berpedoman pada Perdes Tahun 2013 ternyata gagal total.

Pasalnya, kata Anggota Komisi A. DPRD Kabupaten Cilacap, Muslihin perdes yang dibuat oleh Desa Sidamulya diduga cacat hukum. Tadinya Muslihin berharap dengan kunjungan kerjanya terkait pemekaran Wilayah RT di Desa Sidamulya, Kecamatan Wanareja bisa secap terealisasi dengan baik. Karena hal itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa dan telah dijabarkan dengan Peraturan Pemerintah atau PP pendukungnya serta Peraturan Menteri Dalam Negeri.

“Ketentuan-ketentuan di atas, perlu diatur secara lebih detail dalam sebuah peraturan daerah. Kita sudah masukkan Raperda tentang Pemerintahan Desa di Program Legislatif Daerah (Prolegda) DPRD Cilacap untuk segera dibahas oleh DPRD, tapi melihat kenyataan seperti ini bagaimana??,” ungkapnya dengan penuh tanda tanya, ketika rapat bersama warga di Desa Sidamulya, seperti dikutip Halloapakabar.com, Senin (25/4)

Sebenarnya selain Raperda tentang Pemerintahan Desa, pihaknya mengusulkan pula pembahasan dua raperda lain, masing-masing Raperda tentang Aset Desa dan Raperda tentang Asal Usul Desa. Namun apabila waktu pembahasannya disebut terbatas, menurutnya, paling tidak satu raperda yang mengatur pemerintahan desa bisa diselamatkan lebih dulu pada tahun ini. Sementara raperda bisa dibahas di lain waktu.

“Kalau tidak ada satu pun raperda yang tuntas dibahas tahun ini, maka dana desa yang terlanjur dialokasikan, bisa nggak terserap. Payung hukum berupa raperda diperlukan bagi desa untuk menyusun Peraturan Desa tentang APBDes dan lainnya,” terang Muslihin

Dia juga menandaskan, keseluruhan jenis dana tersebut tidak akan sama diterima oleh setiap desa, tergantung besar atau kecilnya desa, jumlah penduduk, dan tingkat kemiskinan serta akses geografisnya.

“Itu semua juga perlu Peraturan Bupati untuk mengatur porsi pembagiannya. Dan tentang pengaturan porsi ini juga termuat di Raperda Pemerintahan Desa yang telah kita usulkan,” tandasnya.

Pihak Komisi A DPRD Kabupaten Cilacap menyatakan telah siap tancap gas untuk memulai pembahasan raperda terkait desa. Tapi persoalam yang sudah lama muncul kembali dan pihaknya baru mengetahui. “Sehingga kemungkinan bila tidak ada kesesuian maka perdes tersebut kemungkinan dibatalkan namun tentunya kami akan disesuaikan dengan bagian hukum. Namun tentunya ini baru secara politik. Adapun secara administrasi kami serahkan ke bagian Kabag Pemerintahan karena detailnya ada di sana,” pungkasnya. (lex/fkc)