Fokuscilacap.com, Cilacap – Ada pemandangan unik dan menarik saat pendaftaran calon bupati dan wakil bupati di KPUD pada Jum’at, (23/9/2016), Taufik – Faik yang diusung oleh PPP ternyata masih menyimpan masalah internal PPP ditingkat pusat yang belum selesai.

Konflik PPP masih saja menjadi persoalan di internal partai itu sendiri. Dan imbas dari konflik itu adalah, adanya dualisme kepengurusan PPP yang ada di daerah terutama di Cilacap.

Perlu diketahui juga, bahwa PPP kubu Djan Farid masih mengklaim menang di tingkat MA dalam kapasitasnya memimpin dan menjadi ketua umum yang sah DPP PPP, maka PPP kubu Djan Farid masih melakukan upaya hukum terkait SK Kemenkumham yang turun ke PPP kubu Romi.

“Memang persoalan yang terjadi di internal PPP belum selesai, setelah MA memenangkan PPP Djan Farid, lantas mengapa yang mendapat SK Kemenkumham justru kubunya Romi, jelas-jelas ini menyalahi aturan, karena MA adalah lembaga peradilan tertinggi,” jelas H. Taryo saat diwawancarai Fokuscilacap.com, disela-sela pendaftaran calon bupati Cilacap.

“Kami masih melakukan upaya hukum dengan menggugat SK Kemenkumham ke PTUN di Jakarta, maka berdasarkan dengan itu, kami memiliki keyakinan bahwa selama keputusan sudah incraht ditingkat MA, maka kami akan memperjuangkan itu,” tegas Taryo.

“DPC PPP kubu Djan Faridz mendukung pasangan Fran – Bambang dalam Pilkada Cilacap. Bila di tengah perjalanan nanti, dalam proses tahapan Pilkada ini, kemenangan gugatan di PTUN ada pada kubu Djan Faridz, hingga Kemenkumham harus merevisi SK yang ada, secara otomatis pencalonan Taufik – Faik otomatis batal demi hukum, karena dicalonkan oleh pimpinan partai yang tidak sah, dan kami tetap akan bersama Getindra dan PKS mengusung pasangan Fran – Bambang,” tambah Taryo. (pri/fkc)