Oleh : Agus Adi Priyanto

TIDAK sedikit kejadian di kabupaten Cilacap dimana perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor atau  leasing di komplain segerombolan orang atau sekelompok masyarakan yang mengatasnamakan Ormas atau LSM tertentu. Kejadian seperti itu cukup berdampak bagi keidupan sikologis dan perekonomian masyarakat.

Maraknya perusahaan pembiayaan kredit kepemilikan kendaraan baik roda dua maupun roda empat di kabupaten Cilacap, memang sungguh menggembirakan sekaligus menghawatirkan. Keberadaan leasing tersebut di anggap membantu keinginan masyarakat kita dalam mencapai keinginan memiliki kendaraan bermotor, bahkan ada beberapa yang menganggap membantu dalam menjalankan usaha yang dimilikinya.

Seperti akhir-akhir ini, banyak dealer mempromosikan hanya dengan DP kurang dari satu juta, seseorang dapat memiliki kendaraan roda dua yang di idamkannya dengan cepat meskipun harus menanggung angsurannya setiap bulan. Meskipun kabarnya, saat ini persoalan DP sudah di rasionalisasi.

Namun demikian, selain kemudahan untuk persoalan kepemilikan motor melalui sistem kredit tersebut, dirasakan adanya persoalan kultural shock, kekagetan budaya yang berkembang di tengah masyarakat kita. Masyarakat menjadi permisif dan menggampangkan dalam hal upaya untuk memenuhi keinginannya tersebut, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang secara ekonominya.

Padahal dengan mengikuti pola pembiayaan kepemilikan kendaraan ala leasing tersebut, masyarakat kita akan terjerat dalam kubangan cicilan bulanan dengan bunga yang relatif tinggi, terlebih dalam kontrak yang dibuat, masyarakat atau konsumen di kabupaten Cilacap sering tidak membaca penjelasan secara detail dan lengkap. Karena biasanya sudah terninabobokan dengan kendaraan yang sudah ada di teras rumah.

Secara hukum, perlindungan konsumen cenderung berada pada posisi yang lemah. Maka tak mengherankan di tengah jalan jika ada kemacetan pembayaran satu atau beberapa bulan, pihak leasing dengan menggunakan jasa pihak ketiga atau debt collector bisa seenaknya mengambil kendaraan dari tangan konsumen tersebut. Bahkan dengan cara-cara yang intimidatif.

Maka tidaklah heran, perkembangannya kini, di sinyalir banyak perusahaan-perusahaan leasing yang dijadikan “sapi perahan” kalangan LSM ataupun ormas yang menjadi backing keberlangsungan usahanya. Karena dalam praktek dilapangan, jika terjadi persoalan antara pihak leasing dengan konsumen, ada beberapa kejadian yang berujung pada aksi ribut masa.

Terlebih jika sang konsumen meminta perlindungan pada LSM ataupun ormas tertentu. Hal ini tentu berdampak secara luas terhadap kenyamanan berinvestasi dan kondusifitas di kalangan pengusaha.

Memang masyarakat kabupaten Cilacap perlu perubahan paradigma, terutama dikalangan pengusaha leasing itu sendiri, dimana dalam menjalankan usahanya tersebut tidak serta merta hanya berpikir bagaimana menggaet sebanyak-banyaknya nasabah, sementara dalam hal verifikasi dan ketersediaan persyaratan dengan keterbukaan informasi tidak dilakukan secara maksimal.

Mungkin pihak leasing perlu mempertimbangkan aspek bunga yang dibebankan pada konsumen, mempertimbangkan bagaimana menghadapi konsumen yang bermasalah, hingga cara dalam hal penyelesaian sengketanya, mempertimbangkan dampak domino bagi kelangsungan perekonomian konsumen di masa berikutnya. Jangan sampai pihak leasing tidak mempertimbangkan ketentuan dan aturan main menyangkut usaha pembiayaan kredit sebagaimana diatur dalam UU Feducia dan sebagainya.

Harus ada kepastian aturan main, termasuk dalam mengikat perjanjian dengan konsumen. Istilahnya janganlah Konsumen di nina bobokan dengan bahasa-bahasa dalam nota kesepakatan yang dikeluarkan pihak leasing tanpa dipahami sepenuhnya oleh pihak konsumen itu sendiri.

Selain itu pula hendaknya ditempuh cara-cara penanganan kasus yang lebih elegan, jangan menggunakan pihak ketiga yang di anggap tak memiliki kemampuan komunikasi dan penyelesaian kasus yang baik. Yang hanya mengandalkan kekerasan dan intimidasi yang bersifat fisik dan verbal. Karena ketika terjadi

Karena ketika terjadi hal tersebut, maka kekhawatiran terjadinya keributan yang bersifat masa sering terjadi.

Selanjutnya, penting kiranya kalangan pengusaha leasing tersebut menerapkan program cost sosial responsibilitynya. Karena dengan pola itu, tentu akan dirasakan kepedulian dan manfaat kehadiran leasing tersebut dari sisi soasialnya.

Jangan hanya untuk kalangan backing dari LSM, aparat atau ormas yang justru akibatnya terjadi bentrok antar kalangan ormas dan LSM itu sendiri.Jangan sampai, keuntungan dan fee yang besar dari di acc nya sebuah aplikasi kredit,  hanya untuk marketingnya.

Sudah sangat umum diketahui publik, bahwa kalangan pegawai leasing itu berupaya seluas-luasnya mendapatkan nasabah, karena pendapatan terbesarnya justru dari fee acc aplikasi, mendapatkan uang yang mudah dan cepat dalam jumlah yang besar, meskipun mereka sendiri mengakui juga sebagai uang panas, tanpa berfikir persoalan yang akan terjadi di belakangnya antara konsumen dengan perusahaan.

Kita berharap dengan adanya pemilihan bupati baru nanti 2017, pemimpin baru akan merespon keberadaan leasing di kabupaten Cilacap untuk pembenahan, pola dan aturan mainnya serta manajemen SDM nya. Sehingga jangan sampai perusahaan leasing tersebut menjadi sumbu pendek akan terjadinya keributan dan huru-hara dikalangan masyarakat, yang merugikan kehidupan masyarakat secara lebih luas.

Perusahaan Leasing, Menjadi malaikat penolong, atau pencabut “nyawa”?

Agus Adi Priyanto, Adalah Jurnalis Fokuscilacap.com.