Fokuscilacap.com, Cilacap – Peran Kiai dalam politik selalu menarik untuk dibahas. Hal ini dikarenakan, studi tentang Kiai tidak hanya dapat dilihat dari satu faktor. Karena Kiai selain sebagai pemuka, tokoh agamajuga mempunyai banyak wajah multy faces yang mencerminkan kompleksitas atau keragaman cara pandangan Kiai dalam berpolitik.

Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cilacap, KH. Imdadurrohman Al Ubudi atau yang biasa di panggil Gus Imdad mengakui, bahwa keterlibatan para Kiai dalam proses pemilihan Kepala Daerah secara langsung tidak bisa dihindarkan, karena mereka adalah potensi lokal yang dapat memberikan kontribusi dan memberi warna tersendiri bagi perpolitikan di tingkat daerah.

“Selaku Ketua DPW PKB, saya akan tetap akan mendengarkan petuah kyai sepuh di Cilacap dalam menentukan calon Bupati dan Wakil Bupati dari PKB, karena PKB lahir dari ijtihad politik para ulama Nahdiyin,” ungkapnya kepada Halloapakabar.com, Senin (9/5)

Meski demikian menurutnya, PKB tetap akan melihat secara riil politik kepopuleran dan ketokohan Kandidat, melalui survei dalam menentukan elektabilitas calon Bupati dan Wakil Bupati.

“Kalau didukung mayoritas Kiai tapi survei dan integritasnya jeblok, bahkan memiliki potensi rendahnya kapabilitas dan integritasnya untuk apa kita terima, meskipun itu rekomendasi ulama sekalipun,” tandasnya.

Bahlan Gus Imdad yakin, bahwa PKB tidak akan main-main dalam menentukan calon pemimpin dalam Pilkada Cilacap 2017. Maka selaku Ketua Dewan Syuro PKB di Cilacap, Diapun akan mengamankan apapun yang nantinya menjadi keputusan DPP dan DPW.

“Walaupun saya Ketua Dewan Syuro PKB Cilacap, tetap keputusan siapa yang akan diusung PKB akan mengacu pada DPW dan DPP, kita hanya memberi masukan saja,” ujarnya.

Bila PKB merekomendasikan Tatto sebagai Bupati berpasangan dengan Taufik Hidayatulloh yang secara survei mumpuni atau dengan ketua DPC PKB Ahmad Muslihin yang memiliki jaringan elit PKB yang kuat maka bisa dipastikan PKB akan melakukan ijtihad politik yang berbeda dengan NU secara struktural terutama ro’is syuriah PCNU Cilacap.

Seperti diketahui, ro’is syuriah PCNU Cilacap KH. Su’ada Adzkiya masih keukeuh pada resistensi awalnya terhadap pemerintahan sekarang, yang terlalu sering mengobral janji tanpa ada bukti. Karena dalam tubuh NU murkanya ulama bisa berarti minimnya kepercayaan terhadap pemimpin saat ini dan Tatto saat ini kuga sedang di bully oleh para Ulama.

“Tingkat keberpihakan incumbent terhadap masyarakat bisa berarti masih sangat rendah. Karena NU dan seluruh elemennya sering ditinggal bahkan dimarjinalkan dalam beberapa keputusan penting terutama yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak,” jelasnya.

Walau demikian, Pengamat Politik Universitas Islam Indonesia Abdillah Badrun menilai, apapun keputusan PKB di Daerah peran ulama dan para Kiai tetap jadi pertimbangan. Karena dengan kemampuannya bisa menciptakan kondisi politik yang kondusif dimana peran mereka sangat menentukan dalam menciptakan rakyat yang partisipatif.

“Hal ini dikarenakan, pola hubungan Kiai sangat erat dan merupakan faktor penting dan berpengaruh dalam menentukan pilihan politik. Hal ini juga didasarkan pada fakta hubungan santri dan Kiai tidak hanya terbatas pada saat berada dalam dunia pesantren,” jelasnya.

Kiai sebagai elit lokal, kata Dia, mempunyai karakteristik tersendiri dalam memberikan dukungan. Kiai dengan massa yang sangat hormat kepadanya mampu mendorong atau mendulung suara kemenangan untuk calon Bupati atau Wakil Bupati. Sehingga implikasi politik yang ada berpengaruh terhadap pilihan politik rakyat.

Sebaliknya, tarik menarik “kepentingan” antara kandidat dengan Kiai menjadi hal yang wajar. Hal ini dikarenakan, posisi Kiai sangat menentukan keberhasilan seorang calon Kepala Daerah. Kiai dengan karismanya mampu memobilisasi massa. Ketika Kiai masuk dalam sistem politik melalui parpol, secara otomatis Kiai barometer rukukan dalam menentukan kandidat calon di pilkada.

“Bermodal basis massa dan karisma, Kiai mampu memainkan peran penting dalam suksesi seorang calon Kepala Daerah. Selain Kiai terjun langsung ke gelanggang politik, ada Kiai yang hanya menjadi partisipan atau hanya memberi restu kepada calon tertentu. Keadaan ini sebagai antisipasi perkembangan pesantren dan masa depan karir Kiai jika ternyata calon yang didukung kalah dalam pilkada,” bebernya.

Namum mrnurutnya, kebanyakan Kiai tidak terlibat dalam kegiatan politik secara langsung. Ia hanya menjadi pendukung di garis belakang. Artinya, tidak menjadi tim sukses atau juru kampanye calon tertentu. Keterlibatan Kiai dalam politik hanya sebatas pemberian restu kepada calon yang datang dan memohon restu ke pesantren.

“Hal itu menunjukan bahwa, keragaman atau kompleksitas Kiai dalam berpolitik tidaklah tunggal. Artinya, Kiai tidak hanya menjadi tokoh atau panutan dalam hal agama saja, melainkan, mempunyai peran yang cukup signifikan dalam perkembangan demokratisasi di Indonesia,” pungkasnya. (pri/drw/fkc)