Oleh : Agus Adi Priyanto

UPAYA pemerintah Indonesia pada khususnya Pemkab Cilacap melaksanakan pembangunan dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya pelayanan publik melalui pembangunan fisik atau non fisik (jasa).

Untuk mengawal proses pembangunan selain peran KPK dan institusi terkait lainnya, peran serta masyarakat juga dibutuhkan dan tidak terkecuali peran Polri.

Beberapa peraturan perundang – undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses pembangunan, khususnya terkait pengadaan barang dan jasa dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum diataranya Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah dan perubahannya, Peraturan Kepala LKPP No. 12 Tahun 2015 tentang Pengembangan Kompetensi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, Perka LKPP No. 14 Tahun 2015 tentang E – Purchasing dan Perka LKPP No. 22 Taun 2015 tentang pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

Polri sebagai salah satu institusi yang diberi wewenang oleh undang – undang untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi, termasuk dalam pemeriksaan korupsi pengadaan barang dan jasa tentunya dituntut berperan aktif dalalam menanggulangi masalah ini melalui cara – cara profesional dan proporsional dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Jika selama ini muncul kesan bahwa penyedia atau rekanan tidak dapat dituntut secara pidana atas dasar melakukan tindak pidana korupsi, maka dalam konteks pelaksanaan pekerjaan rekanan atau pelaku usaha juga dapat dituntut melakukan korupsi yang kebanyakan dalam bentuk suap atau gratifikasi, tentunya tindakan yang dilakukan oleh pelaku tidak berdiri sendiri tetapi melibatkan unsur pejabat pengelola pengadaan.

Agus Adi Priyanto, Adalah Jurnalis Fokuscilcap.com.