Fokuscilacap.com, Cilacap – Mantan bupati Cilacap, Probo Yulastoro kembali mangkir dari pemanggilan Kejari Cilacap. Probo telah beberapa kali di panggilan sebagai tersangka pembobolan kas daerah Kabupaten Cilacap senilai Rp.10,8 miliar.

Kajari Cilacap, Bardiaman Simalango melalui Kasi Intel, M.Arief Abdillah mengatakan, untuk menentukan langkah yang diambil kedepan pihaknya harus berkonsultasi dengan Kasi Pidsus dan atasannya lebih dahulu.

“Padahal sebelumnha, tersangka janji akan hadir memenuhi panggilan setelah putri tersangka selesai melangsungkan pernikahan,” ujar Arief kepada wartawan, Rabu (8/8/2017).

Sebelumnya penyidik menemukan peran tersangka yang ikut menandatanggani cek pencairan yang tidak sesuai dengan mekanisme.

Kejaksaan Negeri Cilacap kemudian menetapkan Probo Yulastro sejak 19 Mei lalu setelah alat bukti cukup serta beberapa kali dilakukan gelar perkara, penyidikan dan penyelidikan dengan memeriksa belasan saksi.

Sebelum menetapkan Probo Yulastro sebagai tersangka, Kejaksaan Negeri Cilacap telah berkoordinasi dengan BPK dan meminta laporan dari PPATK. “Ada perbedaan antara temuan BPK dan penyidik Kejaksaan Negeri Cilacap,” ungkapnya.

Karena temuan dari BPK, kas bolong sebesar Rp.7,5 miliar sementara penyidik kejaksaan meyakini yang bobol mencapai Rp.10,8 miliar.

Tersangka akan dijerat dengan UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, Probo hingga kemarin sore belum bisa dihubungi oleh sejumlah awak media.

Menanggapi hal itu, Direktur Mitra Institute, Agus wahyudi mengatakan, bahwa mangkirnya Probo berturut turut dalam panggilan ini adalah upaya pelecehan terhadap institusi penegak hukum.

“Maka kami mendorong Kejaksaan mengambil langkah yang dianggap perlu untuk menjemput sesuai haknya yang diatur dalam undang-undang,” ujar Agus.

Agus mengatakan, kelambanan Kejaksaan akan berimplikasi terhadap penghilangan barang bukti, pengkondisian saksi-saksi. Bagkan terindikasi ada upaya melarikan diri, dan upaya pelemahan terhadap penanganan kasus.

“Maka Kejari tidak boleh mentolerir lagi pemanggilan yang selalu diabaikan ini,” pungkasnya. (pri/fkc)