Fokuscilacap.com, Majenang – Dana Bantuan Sosial (Bansos) yang dikucurkan Provinsi Jawa Tengah untuk rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun anggaran 2016 di Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap diduga menjadi bancakan sejumlah oknum didesa setempat. Dana sebesar Rp. 600 juta yang diperuntukan bagi warga kurang mampu tersebut, diduga disunat ratusan juta.

Informasi tersebut dilangsir koran harian Satelit Post, Selasa, (16/5/2017).Dari informasi yang dihimpun koran harian lokal itu, diduga dana yang menguap diperkirakan mencapai Rp. 240 juta lebih. Dana tersebut diduga disunat Kepala Desa Pahonjean serta sejumlah oknum yang tergabung dalam kelompok masyarakat (Pokmas) yang bertugas menjadi pendamping para penerima.

Di Desa Pahonjean, ada 60 Kepala Keluarga (KK) yang menerima dana bansos RTLH tersebut yang masing – masing penerimaan sebesar Rp.10 juta. Mereka terbagi dalam tiga Pokmas.

Di Pokmas l, dari dana yang seharusnya diterima masyarakat dalam bentuk material bangunan sebesar Rp. 10 juta, ternyata yang disalurkan hanya Rp 5 – Rp. 7 juta. Sementara di pokmas ll, material yang diserahkan hanya antara Rp. 2 – Rp. 3 juta. Sedangkan di Pokmas lll, masyarakat hanya menerima bahan material senilai Rp. 3 – Rp. 5 juta.

Satu tokoh masyarakat Desa Pahonjean berinisial SG mengatakan, dana yang seharusnya utuh diterima warga kurang mampu tersebut sudah disunat terlebih dahulu. Bahkan, hasil rekap pembagian untuk masing – masing oknum juga ada.

“Jelas ini menjadi bancakan. Saya menemukan data, ada tulisan pembagian, setor ke toko material hanya Rp. 140 juta, kemudian diambil Rp. 10 juta. Selanjutnya untuk jatah kades Rp. 16,5 juta, bayar utang Rp. 13,5 juta, Ketua Pokmas Rp. 10 juta, kemudian ada yang menerima Rp. 8 juta dan ada yang Rp. 2 juta,” katanya.

Itu baru satu Pokmas padahal disini ada tiga Pokmas.” Kabarnya, Pokmas yang lain untuk kades Rp. 20 jutaan,” katanya.

Dia mengatakan, para penerima bantuan sebenarnya sudah komplain dengan material yang diterima. Akan tetapi, ketika warga mendatangi Pokmas atau toko material yang menyuplai barang, keduanya saling lempar tanggung jawab. Sehingga masyarakatpun merasa kebingungan.

“Pokmas ll katanya ada tambahan, tapi rata – rata nilainya maksimal Rp. 7 juta. Penerima semua komplain. Ada yang datang ke tempat toko material, kemudian ke Pokmas. Tapi mereka saling lempar. Pokmas itu yang mengirim. Ini jelas kerugian, tadinya mau datang ramai – ramai ke balai desa, tapi belum jadi dilakukan. Ini bentuk penyimpangan yang sangat memprihatinkan karena menyangkut orang – orang miskin,” ujarnya.

Satu yang membuat dana mudah disunat, kata dia, selain dana ditransfer langsung ke rekening Pokmas, juga disebabkan adanya Perangkat desa maupun DPD yang menjadi ketua Pokmas. Sehingga pengawasanpun tidak ada. Padahal perangkat maupun DPD tidak diperbolehkan menjadi Pokmas.

“Yang aneh, DPD itu seharusnya menjadi pengawas, lha… Ini malah menjadi ketua Pokmas, sehingga tidak ada pengawasan. Ada juga perangkat desa yang ikut Pokmas. Padahal perangkat maupun DPD tidak boleh menjadi Pokmas,” katanya.

Untuk diketahui , di Desa Pahonjean ada tiga Pokmas. Masing – masing Pokmas terdiri dari tiga orang dengan jabatan Ketua, Sekertaris dan Bendahara.

Disisi lain, Koordinator LSM Seroja Cilacap, Ekanto Wahyuning Santoso mengaku sangat menyayangkan ada informasi menguapnya dana Bansos senilai ratusan juta tersebut. Dana yang seharusnya utuh diterima rakyat kurang mampu, justru menjadi bacakan orang – orang yang tidak bertanggung jawab.

“Kalau memang dugaan penyunatan ini terbukti, harus ditindaklanjuti dan diproses hukum. Sebab, dana yang disetorkan dari rakyat dan untuk rakyat ini tida sesuai dengan keinginan rakyat. Proses hukum saja agar ada efek jera,” katanya.

Ia mengatakan, kasus penyunatan dana bansos yang terjadi di Pahonjean, tidak menutup kemungkinan juga merambah ke desa lainnya.Untuk itu diperlukan pengawasan yang ketat dari seluruh dinas terkait.

“Pengawasan dari pemkab akan kurang optimal jika ada penemuan penemuan penyelewengan tetapi tidak dilanjut ke proses hukum. Seharusnya diproses secara hukum agar tidak terulang dikemudian hari,” ujarnya.

Kepala Desa Membantah

Sementara itu Kepala Desa Pahonjean Suyoto, ketika dikonfirmasi fokuscilacap.com, Selasa, (16/5/2017) membantah melakukan penyunatan dana Bansos untuk RTLH.” Itu sama sekali tidak benar, silahkan saja di cross chek ke penerima dana itu. Apa lagi ada informasi penerima hanya menerima Rp. 3 – Rp. 5 juta, itu fitnah dan sangat fitnah,” jelasnya.

Lebih baik, lanjutnya, sipelapor ketemu saja dengan Pokmas dengan difasilitasi oleh LSM dan disaksikan Media agar semua lebih jelas.

“Pokmas mempunyai SPJ-nya kok, jadi kan lebih gamblang. Lagian saya sebagai kepala Desa tidak tahu apa – apa, hanya pembentukan Pokmas yang dibatu pihak kami di desa dan melihat – lihat saja hasilnya, karena sudah ada Pokmas yang bertanggungjawab,” pungkas Suyoto. (ags/fkc)