Fokuscilacap.com, Karangpucung – Kunjungan anggota DPR RI dari Fraksi PAN Ammy Amalia Fatma Surya, SH., MKn pada hari Sabtu (12/8/2017) ke Desa Ciruyung Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap mendapat sambutan meriah dari masyarakat setempat.

Sambutan tersebut lebih terlihat meriah ketika masyarakat yang hadir bertepuk tangan. Tepuk tangan masyarakat merespon jawaban dari Ammy sebagai anggota DPR RI ketika menjawab pertanyaan salah satu warga yang hadir pada acara itu. Salah satu warga desa Ciruyung menanyakan biaya pembuatan sertifikat yang menjadi program pemerintah yang sedang berjalan.

“Masalah pembayaran pembuatan sertifikat yanh katanya masal yang kemarin bagaimana, katanya ada biaya 500 ribu rupiah. Mohon penjelasannya,” kata salah satu warga bertanya dalam forum tersebut.

Kemudian Ammy menjawab, 500 ribu untuk biaya sertifikat itu kebanyakan. “Jadi begini pak, kalo kita mengacu ke peraturan menteri untuk biaya maksimal hanya 150 ribu,” jelas Ammy dengan disambut tepuk tangan warga.

Lebih lanjut Ammy menjelaskan, tetapi misalkan minta tolong kepada pemerintah desa jika ada sedikit pengeluaran itu masih dianggap wajar. “Tetapi kalo nominalnya sampai 500 ribu itu gak wajar, itu Kebanyakan. Itu biaya tidak resmi dan tidak ada aturannya,” paparnya.

Kemudian jika ada pemaksaan dari pihak desa atau tidak dilayani karena persoalan biaya 500 ribu tersebut, lajut Ammy, masyarakat jangan tidak jadi mendaftar karena pihaknya akan megusahakan melalui DPR RI.

“Cukup mengumpulkan SPPT, KTP Pemilik, KK dan surat menduduki tanah. Nanti formatnya surat tersebut saya berikan ke Bapak Rahmat selaku DPRD kabupaten Cilacap,” jelas Ammy.

Ketika fokuscilacap.com mennyocokan pernyataan Ammy Amalia Fatma Surya, SH., MKn yang juga Anggota MPR RI mengenai keputusan menteri terkait pembiayaan sertifikat, ada keputusan bersama (SKB) tiga menteri. Diantaranya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Keputusan tersebut Dengan Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017 dan Nomor : 34 Tahun 2017 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis. Dalam keputusan itu, pemerintah pusat melalui SKB Tiga Menteri memutuskan dalam Diktum ke Tujuh, untuk pembiayaan pembuatan sertifikat yang diprogramkan pemerintah untuk Jawa dan Bali hanya sebesar Rp 150.000.(gus/fkc)