Bagian: 3 Tatto Dituding Tidak Peduli Kepentingan Umat Islam

Fokuscilacap.com, Cilacap – Ada asumsi yang dikembangkan bahwa Tatto tidak memiliki empati terhadap lembaga keagamaan, sehingga jalan-jalan menuju masjid, musholla dan pondok pesantren dibiarkan rusak dan tidak ada perbaikan.

Untuk menjawab kesalah pahaman ini, perlu kiranya kita melihat ketentuan dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang JALAN, yang m,engklasifikasikan jalan di Indonesia dalam lima jenis yakni : 

a. jalan nasional;
b. jalan provinsi;
c. jalan kabupaten;
d. jalan kota; dan
e. jalan desa.

Melihat kategori tersebut, kalau jalan menuju masjid, musholla dan pondok pesantren, tentu saja bukan jalan utama, sehingga kecil kemungkinannya merupakan jalan besar. Kata jalan menuju sengaja kami buat tebal dan miring, untuk menjelaskan bahwa jalan tersebut bukanlah jalan utama, yang statusnya jalan Nasional, Jalan Provinsi, atau Jalan Kabupaten, dan besar kemungkinan itu merupakan jalan desa.

Kalau yang rusak adalah jalan desa, sesuai ketentuan dalam PP Nomor 34 Tahun 2006, maka pemeliharaan dan perbaikannya dilakukan oleh Pemerintah Desa, dengan menggunakan anggaran yang ada di desa. Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, saat ini, Alokasi Dana Desa diberikan dalam jumlah besar, agar desa dapat mengatur dirinya untuk melaksanakan program pembangunan, sehingga seyogyanya, kalau yang rusak merupakan jalan desa, maka perawatan dan perbaikannya juga menjadi kewenangan desa.

Lain halnya kalau yang rusak merupakan Jalan Kabupaten, Jalan Propinsi atau Jalan Nasional, maka biaya perawatan dan pemeliharaannya dilakukan sesuai status jalan tersebut. Maka tidak benar kalau rusaknya jalan menuju Masjid, Musholla dan Pondoik pesantren merupakan indikasi bahwa Bupati tidak memperhatikan kepentingan umat Islam.

Tatto Tidak Peduli Wong Cilik dan Toko Modern Bertebaran

Ketentuan mengenai pemberian Ijin Pendirian Toko Modern diatur dalam Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2013, yang di dalamnya juga memberi perlindungan terhadap keberlangsungan pasar tradisional, dengan adanya pengaturan jarak Toko Modern tidak boleh kurang 500 meter dari pasar tradisional.

Proses pengajuan ijin, diawali dengan adanya tanda tangan persetujuan dari masyarakat setempat, diketahui RT, RW, Desa, hingga Kecamatan, baru diajukan ke Badan Perijinan Terpadu, sehingga setiap ijin yang masuk dipastikan sudah atas persetujuan lingkungan terdekat.

Kepala Badan Perijinan tidak mungkin mengajukan penandatanganan kepada Bupati tanpa melihat kelengkapan data tersebut, dan Bupati tidak bisa menolak pengajuan yang sudah lengkap tersebut tanpa alasan apapun, karena bisa digugat oleh pihak yang mengajukan, dengan alasan menghambat investasi.

Prosedur ini, ternyata di kemudian hari memunculkan masalah, karena warga sekitar yang sebelumnya menyetujui pengajuan pendirian toko modern (Contoh Alfamart dan Indomart), ketika izin sudah ditandatangani, menyatakan mencabut dukungannya, sehingga pada akhirnya Bupati yang dipersalahkan.

Merespons hal ini, Bupati Cilacap mengambil kebijakan MORATORIUM PERIJINAN TOKO MODERN sejak Tahun 2014. Adapun terhadap berkas yang sudah terlanjur masuk pada Tahun 2014, dilanjutkan prosesnya sampai selesai, dan tidak diterima lagi berkas pengajuan ijin yang masuk sejak Januari 2014 sampai sekarang.

Ini adalah bukti bahwa Pak Tatto merupakan tipe pemimpin yang mendengar aspirasi masyarakat, dan bersedia menerima kritik dan masukan secara lapang.

Tatto Tidak Peka, Banyak Tempat Maksiat Tumbuh Subur di Cilacap

Tempat Karaoke Meraja Lela
Munculnya Tempat Karaoke dan Hiburan malam di Cilacap, tidak lepas dari tuntutan industrialisasi di Cilacap, karena dengan banyaknya pabrik, karyawan domestik dan pekerja asing di Cilacap, maka muncul tuntutan untuk mencari tempat hiburan, dan ini bertemu kepentingan dengan pemodal yang berusaha menangkap peluang usaha.

Sebenarnya, pengaturan tentang Ijin Tempat Hiburan, diberlakukan sangat terbatas, hanya diijinkan di Wilayah Eks Kotip Cilacap, atau di daerah Pusat Kecamatan, serta adanya persetujuan dari masyarakat setempat. Juga disertai Surat Pernyataan tidak menjual Minuman Keras dengan Kadar alkohol di atas 6 %, sesuai batasan MUI, serta tidak untuk perbuatan mesum, dan tidak terlibat eksploitasi anak.

Sekali lagi, pada prakteknya, saat pengajuan ijin Karaoke, warga sekitar memberikan tanda tangan persetujuan, namun setelah ijin turun, serta merta mencabut dan meminta Bupati membatalkan perijinan tersebut. Perkara mencabut ijin, tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan, dan rawan menjadi obyek gugatan, serta dikhawatirkan mengganggu iklim investasi di daerah.

Tetapi sekali lagi, Bupati Cilacap bersikap pro aktif, secara terus menerus melakukan operasi penertiban, dan memberlakukan MORATORIUM PENDIRIAN TEMPAT KARAOKE, terhitung sejak Tahun 2014. Segala ijin yang sudah masuk diselesaikan, sedangkan permohonan baru tidak dilanjutkan.

Minuman Keras Dijual Bebas Di Cilacap. Pernyataan ini juga sangat TIDAK BENAR dan TIDAK BERALASAN, karena Kabupaten Cilacap merupakan salah satu Kabupaten yang sudah memberlakukan Larangan Mengkonsumsi dan Menjual Minuman Keras Di Tempat Umum, yakni Perda Nomor 7 Tahun 2000, tentang Larangan Minuman Keras.

Namun Perda tersebut mengalami kesulitan untuk ditegakkan, karena ada Peraturan Menteri Perindustrian yang mentolerir penjualan Minuman Keras di Hotel Berbintang, sehingga Perda tersebut dipandang bertentangan dengan Peraturan Menteri.

Menyikapi hal ini, Bupati Cilacap mengintruksikan kepada Satpol PP untuk terus melakukan penertiban, pemusnahan, dan bersinergi dengan Polres mengambil tindakan penegakan hukum kepada siapapun yang melanggar aturan mengenai Minuman Keras.

Tentu tidak beralasan kalau hal itu dimaknai bahwa Bupati melegalkan Miras di Cilacap. Dibanding dengan Kabupaten terdekat, misalnya Banyumas, di Cilacap tidak bisa orang sembarangan mengkonsumsi minuman keras, karena akan berhadapan dengan aparat hukum.

Tatto Dituding Tidak Balas Budi

Anaknya Nyaleg Dari PAN, Adiknya Nyaleg Dari GOLKAR, Padahal Dibantu All Out Oleh NU. Hal ini harus dipahami bahwa pada Pilkada Cilacap Tahun 2012, Partai Kebangkitan Bangsa, mencalonkan Pasangan Novita-Muslih, dan tidak mendukung pasangan Tatto-Edi yang diajukan oleh Koalisi Partai GOLKAR-PAN, sehingga sebagai bentuk balas budi terhadap partai pengusung, pada Pemilu 2014, Tatto mengajukan kadernya untuk turut menjadi Calon Anggota DPRD melalui PAN dan GOLKAR.

Tentu saja ini tidak membuat nyaman Kyai NU yang telah berjibaku membantu pemenangan Tatto-Edi.
Kalau ini sebuah kesalahan, maka Pak Tatto menyatakan SIAP MEMPERBAIKINYA, dan ke depan SIAP membantu pemenangan PKB, jika PKB mendukungnya pada Pilkada 2017.

NU  Minta Jatah TPHD, Tidak Dikabulkan. Harus diakui bahwa PCNU Cilacap pernah meminta jatah Tim Pembimbing Haji Daerah (TPHD) kepada NU, karena NU kesulitan memberangkatkan pembimbing haji melalui KBIH NU setelah adanya Peraturan Menteri Agama mengenai pengaturan pemberangkatan jama’ah haji.

Terkait hal ini, sesuai keterangan Pak Tatto kepada FOKUS, bahwa permintaan itu telat, karena ketika surat diterima, beliau sudah menerbitkan SK calon TPHD, dan yang bersangkutan sudah menjalani proses administrasi persiapan pemberangkatan ibadah haji, sehingga tidak mungkin dibatalkan.
Kalau kemudian dianggap yang diberangkatkan haji sebagai TPHD oleh Bupati bukanlah kader NU, hal itu sangat tidak tepat, karena setiap tahun, hampir semua petugas TPHD yang ditunjuk sebagian besar adalah aktifis NU.

Pada Musim Haji Tahun 2016 ini, dari enam calon TPHD yang diberangkatkan, empat orang (66%) diantaranya adalah orang NU, yang satu orang (17%) merupakan kader Muhamadiyah, dan satunya lagi (17%) merupakan Petugas Kesehatan, dan itu merupakan keharusan. Ke-empat orang calon petugas tersebut antara lain:

1). K. Sohib, S.Pd. Ketua MWC NU Sampang.
2). K. Malik, Pengurus MWC NU Cimanggu
3). K. Usman, Pengurus NU Cipari, dan
4). Kepala Desa Pucung Lor, yang juga merupakan warga NU.

Maka sungguh tidak beralasan yang mengatakan TPHD yang diberangkatkan Pak Tatto sebagian besar bukan orang NU.

Penulis: Tim Fokus Tatto Cilacap 2016